Kabupaten Pangandaran – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Siti Muntamah, menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan Satpel PSBR Ciganjeng di Kabupaten Pangandaran tetap menjalankan amanah dalam memberikan pembinaan mental, sosial, dan keterampilan bagi remaja yang memiliki persoalan sosial.
Siti Muntamah soroti adanya penurunan kapasitas pelayanan akibat pemotongan anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun kebijakan efisiensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri.
“Kami mendapatkan informasi bahwa terjadi pengurangan jumlah anak binaan. Biasanya dalam satu tahun ada sekitar 70 anak dari 27 kota/kabupaten yang dikirim oleh Dinsos setempat, namun kini berkurang menjadi hanya 50 anak. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kami,” ujar Siti usai kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ke Satpel PSBR Ciganjeng di Kabupaten Pangandaran Selasa (13/01/2026).
Dalam lawatannya, Komisi V Kunjungan ingin memastikan fungsi pembinaan bagi remaja penyandang masalah kesejahteraan sosial tetap berjalan optimal di tengah efisiensi anggaran
“Kami mendapatkan informasi bahwa terjadi pengurangan jumlah anak binaan. Biasanya dalam satu tahun ada sekitar 70 anak dari 27 kota/kabupaten yang dikirim oleh Dinsos setempat, namun kini berkurang menjadi hanya 50 anak. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kami,” ujar Siti.
Selain masalah anggaran, Komisi V juga menanggapi rencana pengalihan sebagian lahan PSBR Ciganjeng seluas 1 hektar untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
Pihaknya menekankan pentingnya manajemen tata ruang agar fungsi rehabilitasi sosial tidak terganggu oleh aktivitas pendidikan formal nantinya.
“Kami akan mengawasi rencana ini. Jika memang sekolah akan berdiri di sini, akses atau pintu masuknya harus dipisahkan. Jangan sampai terjadi percampuran aktivitas yang mengganggu proses pembinaan anak-anak di PSBR. Privasi dan fokus rehabilitasi harus tetap terjaga,” tegasnya.
Siti Muntamah berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memberikan perhatian penuh terhadap program rehabilitasi remaja. Ia mendorong adanya peningkatan anggaran serta maksimalisasi fasilitas yang ada di PSBR Ciganjeng.
“Harapan kami, anggaran untuk rehabilitasi remaja dengan persoalan sosial ini justru ditambah, bukan dikurangi. Fasilitas yang ada harus dimaksimalkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap prima,” pungkasnya.***
Humas DPRD Jabar
