Kota Cimahi, harmonionline.net-Pemerintah provinsi Jawa Barat saat ini terus berusaha untuk mewujudkan “Smart Province” (Jabar Digital Province) sejalan dengan visi terwujudnya Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Khususnya pada misi kelima yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota.
Terdapat ratusan desa di Jawa Barat sehingga pemerintah provinsi Jabar harus bekerja ektra untuk mewujudkan Smart Province tersebut demikian dikatakan ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si. “saya kira Jawa Barat masih harus kerja keras ya, terakhir kita diskusi saat pembahasan APBD masih ada kurang lebih 300 desa yang masih blankspot, masih belum terkoneksi dengan internet dan ketika kita minta Pemprov menyelesaikan mereka sampaikan ditangani oleh pemerintah pusat,” kata Haru, pihaknya meminta pemerintah provinsi Jawa Barat untuk tidak bergantung kepada pemerintah pusat “Sebetulnya kami dari DPR khususnya komisi satu sudah minta agar Pemprov Jabar tidak bergantung pada pemerintah pusat, harusnya punya planning sendiri gitu ya agar berkurang lah blank spot ini, jadi bagaimana kita katakan smart province kalo masih ada 300 yang blank spot gitu,” jelasnya.
Pemprov Jabar menurut Haru, bisa meniru pemprov Jateng dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini yang merupakan bagian dari janji kampanye gubernur Jabar Ridwan Kamil “kalau konteks implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) saya kira Jawa Barat masih harus banyak belajar ke Jawa Tengah dan saya kira kita harus terus semangat, ini tahun terakhir pak gubernur untuk dituntaskan janji kampanyenya termasuk implementasi smart provinsi agar bisa dilaksanakan dengan sebaik baiknya,” jelas Haru Suandharu ketika ditemui tim Harmoni di aula gedung Dakwah Darul Muttaqin Kebon Kopi Cimahi, (3/11/2022) Kamis lalu. (AG)
