Kota Bandung, harmonionline.net-Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Ankie Yudistia mengapresiasi beragam upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam memberikan layanan bagi kaum disabilitas. Menurutnya, bukan hal mudah menghadirkan beragam akses bagi disabilitas.
Ankie mengungkapkan hal itu saat melakukan safari daerah ke Kota Bandung dan diterima Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di Balai Kota Bandung, Jumat (28 Mei 2021). Kota Bandung menjadi kota pertama yang dikunjungi dalam lawatannya ke sejumlah daerah.
“Saya sangat mengapresiasi atas pertemuan ini. Poin-poin pertemuan kita kali ini yang pertama adalah menyampaikan, ada regulasi pemerintah pusat. Yaitu terdiri dari 7 peraturan pemerintah dan dua peraturan presiden,” ucap Ankie usai pertemuan.
Ankie mengaku sudah mendapatkan arahan dari Kementerian Kesehatan bahwa kaum difabel masuk dalam prioritas dalam pemberian vaksin Covid-19. Sehingga diharapkan pemerintah daerah bisa mengakselerasi vaksinasi para penyandang disabilitas.
“Penyandang disabilitas dapat divaksiniasi segera dan diprioritaskan di masing-masing daerah. Kita berharap Pemerintah Kota Bandung pun sudah mulai vaksiniasi penyandang disabilitas ini,” jelasnya.
Ankie mengimbau, pemerintah daerah untuk tetap menyertakan kaum disabilitas dalam program pemulihan ekonomi pascaterdampak pandemi Covid-19. Perhatian tersebut diutamakan memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi difabel untuk menggerakan roda perekonomian baik melalui sektor formal maupun informal.
“Ketiga kita bicara tentang unit layanan disabilitas untuk pemulihan ekonomi bahwa penyandang disabilitas diberikan untuk dapat bekerja dan mandiri secara ekonomi UMKM sesuai arahan Bapak Presiden,” terangnya.
Terakhir, Ankie menyampaikan, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial selaku leading sectornya tengah mengakselerasi pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Yakni sebuah lembaga independen yang dipersiapkan secara khusus menangani persoalan terkait kaum difabel.
“Komisi ini adalah lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada presiden yang artinya untuk dapat mensosialisasi, mengadvokasi, evaluasi seluruh peraturan pemerintah, sehingga membentuk Indonesia menjadi inklusif,” katanya.
“Maka dari itu kita mohon dukungan Pemerintah Kota Bandung sehingga membentuk Indonesia menjadi inklusif, yang ramah terhadap disabilitas dan seluruh sistem,” bebernya.
Ankie menyebutkan, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Perpres No. 68 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Perkembangan terkini, tim panitia seleksi (Pansel) tengah melakukan penjaringan untuk calon komisioner.
“Calon komisioner ini peminatnya cukup tinggi. Pendaftar ada 1200 orang lebih. Tapi nanti kita harus memilih 7 komisioner. Kompisisinya adalah 4 penyandang disabilitas dan 3 non disabilitas dan targetnya hari disabilitas 2021 pada Desember sudah melantik 7 komisioner,” katanya.
Menanggapi arahan dari Staf Khusus Presiden Bidang Sosial tersebut, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyatakan, secara regulasi keseriusan Kota Bandung juga sudah dituangkan lewat kebijakan pembuatan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
“Pemerintah Kota Bandung saat ini berupaya memberikan hak kepada teman-teman disabilitas. Salah satunya Pemerintah Kota Bandung sudah memiliki peraturan daerah tahun 2019 mengenai ini,” ungkapnya.
Perihal vaksinasi bagi kaum disabilitas, wakil wali kota mengungkapkan bahwa Pemkot Bandung melalui Dinas Sosial sudah mengajukan sebanyak 1.300 dosis vaksin.
Ia berharap, kehadiran rombongan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial bisa turut mengakselerasi distribusi vaksin bagi warga Kota Bandung. “Pelaksanaannya bisa dilakukan langsung di 80 puskesmas yang ada di Kota Bandung. Apalagi ada 20-an puskesmas di Kota Bandung yang sudah ramah disabilitas. Walau belum sempurna tapi sudah ada fasilitas penunjang bagi kawan-kawan disabilitas ini,” jelasnya.
Terkait dorongan dalam pemilihan ekonomi, wakil wali kota juga mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung untuk bersama-sama membuka peluang untuk mendongkrak perekonomian. Tanpa terkecuali bagi kaum disabilitas baik itu sebagai pekerja ataupun mendukung hasil kreasi bagi yang bergerak di sektor UMKM.
“Mari kita sama-sama adakan program kesetaraan dalam hal ini dilakukan saja. Jangan juga kita mengeklusifkan temen-temen disabilitas karena mereka juga tidak merasa ekslusif. Jadi mari kita sama-sama membangun Kota Bandung dari sudah baik ini menjadi sangat baik buat kita semua, buat masyarakat tanpa membedakan sosial, gender atau apapun termasuk tidak membedakan temen-temen disabilitas,” bebernya.
Wakil wali kota juga sangat menyambut baik rencana pembentukan Komisi Nasional DIsabilitas. Apabila sudah mulai berjalan, dia siap memberikan dukungan penuh agar koordinasi dengan level kota bisa terjalin dengan baik.
“Tentu harapannya bisa menjadi satu media koordinasi dan komunikasi antar pemerintah dengan teman-teman disabilitas. Mudah-mudahan nanti kalau ternyata di tingkat nasional berjalan baik harapannya bisa saja dibentuk nanti di tingkat tingkat daerah,” katanya.*
Sumber : Humas Bandung
