Kota Cimahi-Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi telah selesai melaksanakan proses sosialisasi terkait pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selanjutnya, Pemkot Cimahi bersama dengan jajaran terkait dari TNI dan Polri akan mulai memberlakukan sanksi bagi warga masyaarakat maupun tempat-tempat usaha yang masih melanggar aturan PPKM.
Demikian diutarakan Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi Ngatiyana, ketika ditemui disela-sela kegiatan penyuntikan vaksin Covid-19 secara simbolis di Puskesmas Cimahi Tengah, Jl. Pasar Atas Nomor 5, Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, pada Kamis (14/1).
Menurutnya, memasuki hari keempat pelaksanaan PPKM tersebut, jajaran Satgas Covid-19 Kota Cimahi bersama unsur TNI dan Polri telah melaksanakan pengawasan dan patroli sesuai dengan wilayah tugasnya masing-masing. Pihaknya mengklaim, pertokoan, restoran/rumah makan dan tempat-tempat niaga lainnya di Kota Cimahi pada umumnya sudah paham dan patuh terhadap berbagai aturan yang diterapkan selama masa PPKM tersebut.
“Kalau pertokoan-pertokoan Alhamdulillah sudah tutup jam 19.00 WIB dan setelah dilakukan patroli juga memang ada tempat-tempat makan yang masih buka tapi saya lihat kosong… semuanya order, pesan untuk dibawa pulang sehingga sehingga tidak ada yang berkerumun di rumah makan maupun café-café,” beber Ngatiyana.
Ditanya tentang kemungkinan masih ada toko dan tempat-tempat penjual makanan dan minuman yang masih beroperasi setelah pukul 19.00 WIB, Ngatiyana mengaku belum mendapatkan laporan mengenai hal tersebut hingga saat ini. Namun demikian, Ia tidak memungkiri akan kemungkinan tersebut. Untuk itulah, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan patrol ke seluruh penjuru kota selama masa pemberlakuan PPKM tersebut.
“Mudah-mudahan masyarakat tetap sadar dan disiplin tentang apa yang menjadi himbauan dari PPKM ini. Himbauan sudah kita sampaikan terus selama tiga hari. Hari ini (kemarin-red) kita mulai berlakukan sanksi bagi yang melanggar terhadap edaran atau himbauan itu. Sanksinya berusa sanksi sosial hingga dengan sanksi administratif,” pungkas Ngatiyana. (BIDANG IKPS)
