Menjelangtahun 2023 ekonomi kita dibuat dilema, pernyataan Bank Dunia yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil, begitu pula pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 5,1%. Bahkan, International Monetary Fund(IMF) memprediksi, ekonomi Indonesia bakal tumbu hsebesar 4,97% pada 2023. Capaian ini dianggap sudah mempu membuat ekonomi Indonesia bertengger di bawah India yang pertumbuhan ekonominya diprediksi tumbuh 6,06%.
Kita jangan bersenan ghati dulu dengan prediksi di atas. Faktanya sudah ada 14 perusahan star-up global dan dalam negeri di Indonesia sudah melakukan PHK massal. Mereka keseluruhan menyatakan keharusan melakukan perampingan melihat dampak ekonomi global tidak menentu. Resesi global dirasakan betul oleh mereka yang bergerak di bidang jasa.
Utang Luar Negeri (ULN) harusmenjadi fokus agar tidak merepotkan pemerintah. Ingat, krisis hutang global harus menjadi pelajaran serius bagi pemerintah kita untuk mengoreksi kembali kebijakan utang. Bahkan, kalau perlu harus menerapkan moratorium atau menyetop sementara pembayaran kewajiban utang guna meningkatkan kapasitas APBN. Tujuannya,mengoreksi kebijakan utang atau bahkan moratorium perlu diambil karena jika terus mengandalkan utang untukmenutup defisit anggaran, Indonesia kian rawan dengan dampak krisis global.
September 2022 lalu dalam sebulan utang pemerintah bertambah Rp 183,86 triliun. Realisasi utang Indonesia sebesar Rp 7.420,47 triliun setara dengan 39,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau naik dibandingkan dengan rasio Agustus 2022 yang mencapai 37,9%.Tetapi sejauh ini pemerintah selalu mengganp ULN Indonesia berada di level aman merujuk UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan ULN boleh dilakukan hingga batas maksimum rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen.
Pada outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, pembayaran bunga utang mencapai Rp 403,8 triliun, naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 343,5 triliun. Sedangkan dalam Rancangan APBN 2023, jumlah pembayaran bunga utama mencapai Rp 441,4 triliun.
Alibi umum yang selalu diterima adalah perbandingan antar hutang negara. Keliru jika membandingkan dengan ULN kita dengan ULN Jepang (Rp 132.300.000 triliun) dan Amerika Serikat (Rp 282.681 triliun) (World Population Review, 2022). Kedua negara tersebut memiliki kekuatan tersendiri dalam upayanya menyeimbangkan perekonomian mereka.
Mata uang mereka terbilang kuat dan masuk kategori Special Drawing Rights (SDR).Kekuatan dolar AS dan besarnya nilai ekpsor Jepang sulit dibantah.Jepang faktanya berutang kepada rakyatnya bukan karena Jepang kekurangan pendapatan, tetapi karena Jepang harus menjalankan kebijakan counter cylical (meningkatkan belanja pembangunan) agar sektor riil tetap berjalan.
Beban Kemandirian
Hutang dalam frase kebangsaan menjadi bukti bahwa kita masih belum sepenuhnya merdeka. Kita selama ini hanyabisamenghindaratau paling tidakmengurangi. Faktanya jumlah hutang kita ternyata masih meningkat dar itahun ketahun bahkan selama dua tahun pademi bulat menjadi Rp.7000 triliun rupiah. Pembangunan infrastruktut yang salah urus menyebabkan banyak perusahaan milik BUMN ikut jeblok. Kerugiaan itu akhirnya menjadi tanggungan negara. Salah sat uperusahaan yang bergerak dalam bidang infrastrukur bahkan melego ruas jala ntol yang mereka banguntol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Malang senilai senilai Rp 5,8 triliun.
Melesetnya perkiraan dana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap bersama oleh konsorsium China dengan perusahaan plat merah dan kita jangan dianggap remeh.Biaya kini bengkak lebih21 triliun dari perkiraan dana awal. Perusahan BUMN akhirnya terjebak dalam masalah rumit. Selain bisa saja terbebani utang jangka pendek, mereka bisa mengalami gagal bayar karena jumlah utang jauh melampaui ekuitas. Bila sudahbegini, rakyat juga yang mesti menanggung beban melalui skema penyertaan modal negara.
Kehati-hatian bukan berarti tidak progresif melainkan menghidari resiko yang lebih laten dari dampak hutang atas ketergantungan kita pada negara-negara adidaya. Resiko tahun 2023 bukannya sudah diingatkan oleh Badan Anggaran DPR RI bahwa pembiayaan utang senilai Rp 696,32 triliun pada 2023 yang dinilai masih terlampau tinggi. Ambisi pembangunan harus linier denga ntepatguna. Jika sejumlah pembanguan itu merupakan jawaban atas kebutuhan citra maka kita sedang menyiapkan itu semu asebagai tangga anggara nterbuang percuma. Pemerintah harus mengukur ulan gatau memotong anggaran belanja dan berhenti bersandar pada persepsi positif di mana pada realitasnya cukup kritis.
Kita harus mengupayakan jangan sampai skema hutang baru selalu dialokasikan kepada hutang lama. Ini sama saja kita berkutat dalam lingkaran defisit anggaran. Seakan-akan kita mematenkan argumentasi bahwa, Indonesia patut menjaga kepercayaan internasional. Gagal bayar (default) atas utang luar negeri akan menghasilkan dampak gagal bayar lainnya (cross default).
Tahun 2023 kita butuh konsentrasi dalam penguatan pasar. Dengan 190 juta konsumen Indonesia akan tetap menjadi incaran dengan produsen global. Saatnya kita bersaing dan perlindungan konsumen kita dikuatkan. Kita masih punya celah melakukan pelunasan hutang kita jika melihat potensi ekspor pasar alternatif seperti Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah terbuka lebar. Hal Peluang UMKM kita bisa bersuara lebih banyak.
Eric Hermawan (Pengurus Pusat EkonomiUmat MUI Pusat dan Staf Pengajar STIAMI Jakarta)
