Kota Cimahi, harmonionline.net-Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tahun 2022 untuk Perencanaan Pembangunan (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2023. Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022 mengusung tema Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023, yaitu: “Penguatan Stabilitas Sosial, Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Didukung dengan Penguatan Reformasi Birokrasi”.
Ngatiyana mengatakan, tema pembangunan ini diambil sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan melalui pemerataan pertumbuhan ekonomi. “Dengan menurunkan index gini melalui pemerataan distribusi pendapatan, dan juga peningkatan daya beli demi mengungkit daya saing ekonomi kota Cimahi,” ujarnya.
Kota Cimahi berupaya untuk meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan sektor perdagangan dan jasa, sektor industri kreatif berbasis teknologi informasi dan ekonomi kerakyatan. Melalui pemberdayaan masyarakat Kota Cimahi, bermaksud untuk mengoptimalkan keunggulan dan kualitas sumber daya manusia yang berlimpah, melalui program-program yang dapat menghasilkan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi.
“Adapun narasi tentang reformasi birokrasi, pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar, terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek kelembagaan, proses bisnis, dan sumber daya manusia,” katanya.
Menurut Ngatiyana Pemkot Cimahi sudah memulai langkah awal penguatan reformasi birokrasi, melalui proses penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang telah dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2021 lalu.
“Tekad reformasi birokrasi ini yang akan dipertahankan, sehingga diharapkan menjadi sebuah organisasi dengan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan cepat,” ucapnya.
Ngatiyana menjelaskan, Kota Cimahi pada tahun 2023 akan berada pada masa transisi.
“Kami tetap berupaya meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah yang berkeadilan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tuturnya.***
