WALI Kota Bandung, Oded M. Danial terus berkoordinasi dengan berbagai penyelenggara vaksinasi Covid-19. Hal itu agar data vaksinasi di Kota Bandung bisa terintegrasi secara tepat.
Hal terssebut disampaikan wali kota saat menerima Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat dalam rangka pertemuan awal Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Tahun Anggara 2021, di Balai Kota Bandung, Senin (18 Oktober 2021).
Wali kota menyatakan sangat bersyukur. Sebab, selain Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, berbagai pihak seperti instansi swasta, kelompok masyarakat, TNI dan Polri turut menggelar gebyar vaksinasi.
Namun dengan banyaknya kolaborasi, perlu koordinasi lebih intens untuk pemutakhiran data vaksin agar semakin akurat. “Keterlibatan banyak pihak, di satu sisi mengakselerasi program vaksinasi. Hanya memang di sisi lain, ada kekurangan. Data tercecer karena belum terintegrasi. Sekarang saya sedang berupaya berkoordinasi agar dilakukan secara optimal,” katanya.
Dari data yang terhimpun saat ini, wali kota menyebutkan, vaksinasi di Kota Bandung sudah mencapai 90,8 persen untuk dosis pertama. Sedangkan dosis kedua telah mencapai 68,12 persen dari target.
“Jika memperhitungkan ketersediaan vaksin, jumlah vaksinator, dan kecepatan penyuntikan kepada masyarakat, insyaallah target akan tuntas pada tahun ini,” ujarnya.
Wali kota mengungkapkan, pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka menguji kinerja Pemerintah Provinsi dalam menjalankan program vaksinasi. Kota Bandung menjadi salah satu sampel yang diuji.
“Mereka (BPK) baru masuk dan akan memulai pemeriksaan. Mulai saat ini sampai akhir November. Pemeriksaan ini sesungguhnya pemeriksaan untuk Jawa Barat. Cuma sampling lokusnya di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, Agus Khotib menyatakan, BPK akan memeriksa kinerja pelaksanaan vaksinasi di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini guna memastikan program vaksinasi tercapai secara optimal dan tepat sasaran.
“Memang saat ini kita lagi populer vaksin dibicarakan di mana-mana. BPK diminta untuk memantau pelaksanaanya. Makanya kami mengaudit kinerjanya,” katanya.
Agus mengungkapkan, pelaksanaan audit juga guna mendorong performa pemerintah dalam vaksinasi. Harapannya, bisa segera membantu menuntaskan pandemi Covid-19.
“Tujuannya menilai efektivitas upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung dalam pelaksanaan vaksinasi. Kabupatennya, kami ambil Kabupaten Bandung Barat. Untuk pusatnya, kita ambil juga. Jadi kami lakukan dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Sumber : Humas Bandung
