Kota Bandung, harmonionlinenet- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya menurunkan dan mencegah stunting. Untuk itu juga, Pemkot Bandung menggelar Rembuk Stunting, Jumat 20 Agustus 2021.
Berdasarkan data bulan penimbangan balita pada Agustus 2020, sekitar 8,93 persen balita di Kota Bandung mengalami stunting. Angka tersebut menunjukan bahwa Kota Bandung masih belum terbebas dari stunting.
Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, Rembuk Stunting merupakan wadah menyerap aspirasi untuk menyelesaikan permasalahn stunting di Kota Bandung. Kepada seluruh kepala perangkat daerah dan elemen pemangku kepentingan telah diinstruksikan untuk memahami dan memetakan situasi stunting agar percepatan dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kota Bandung dapat segera terwujud.
“Nantinya, rembuk stunting ini akan menghasilkan suatu kesepakatan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kota Bandung,” katanya saat pembukaan acara rembuk stunting secara daring di Bandung Command Center Balaikota Bandung, Jumat (20 Agustus 2021).
Wakil wali kota mengatakan, perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab tahapan 8 aksi konvergensi. Sesuai dengan fungsinya melaksanakan dan memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya.
“Aparat kewilayahan harus aktif dalam mengedukasi, mengajak, memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan stunting,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna selaku Pembina Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kota Bandung, Ema Sumarna menjelaskan Tahun 2021 merupakan tahun kedua Pemkot Bandung melaksanakan intervensi stunting dan akan memperluas lokus stunting menjadi 30 kelurahan.
“Sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Wali Kota Bandung, dari 15 kelurahan di tahun 2021 menjadi 30 kelurahan di tahun 2022,” jelasnya.
Melalui tema “Bandung Tangguh dengan Canting (Cegah dan Turunkan Stunting)”, Ema berharap Rembuk Stunting dapat dimanfaatkan sebagai forum diskusi untuk memberikan masukan dan usulan yang konstruktif sehingga kebijakan pemerintah Kota Bandung berdampak positif dan tepat sasaran.
“Output rembuk stunting adalah naskah komitmen bersama yang ditandatangani semua pemangku kepentingan. Itu sebagai bukti keselarasan upaya bersama dalam pencegahan dan penurunan stunting yang terintegrasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bandung, Siti Muntamah mengatakan, turunnya perekonomian masyarakat akibat pandemi menjadi salah satu penyebab pertumbuhan stunting.
“Keadaan masyarakat terhadap makanan bergizi juga belum maksimal. Sehingga perlu perluasan literasi tentang gizi di lingkungan keluarga,” kata Siti.
Untuk itu, Siti dan Tim Penggerak PKK terus memasifkan elaborasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dalam rangka penurunan dan mencegah pertumbuhan stunting di Kota Bandung.
“Ada beberapa hal telah dilakukan oleh tim penggerak PKK. Di antaranya seperti Gerakan yang Bernama Bandung Tanginas (Bandung tanggap stanting dengan aman dan sehat), memberikan pangan sehat kepada 15 kelurahan yang menjadi catatan sebagai lokus cegah dan penurunan angka stunting,” katanya.
“Kita juga bekerja sama dengan DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) melalui Buruan Sae untuk ketahan pangan berbasis halaman rumah dan budidaya ikan dalam ember,” paparnya.
Menurutnya, Tim Penggerak PKK juga memberikan dukungan jangka panjang. Yaitu dengan memberikan keterampilan kepada warga. “Memberikan akses keterampilan bagi keluarga keluarg yang rawan dan rentan atau memiliki putra putri stunting dengan pelatihan cukur, menjahit,” tuturnya.
Sumber : Humas Bandung
