Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mempertegas komitmennya dalam transformasi tata kelola pemerintahan, melalui Rapat Koordinasi Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kamis, Digelar di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Cimahi.
Agenda strategis ini mengumpulkan seluruh perangkat daerah, perwakilan ahli dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat, serta akademisi dari Telkom University untuk merumuskan langkah taktis dalam menghadapi perubahan standar evaluasi nasional.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dalam sambutannya menegaskan bahwa SPBE adalah pilar utama mewujudkan tata kelola pemerintahan modern yang transparan, cepat, dan efisien.
Ia menyoroti pencapaian signifikan Cimahi yang berhasil menaikkan Indeks SPBE dari 4,02 (2023) menjadi 4,15 (2024), menempatkan kota ini di posisi kelima kabupaten/kota terbaik di Jawa Barat.
”Peningkatan indeks ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari efisiensi anggaran yang masif,” ujar Ngatiyana.
Ia menjelaskan, adopsi teknologi digital secara terintegrasi memungkinkan pengalihan banyak kegiatan seremonial tatap muka menjadi pertemuan daring yang lebih hemat biaya operasional dan logistik, namun tetap menjamin produktivitas.
Fokus utama Cimahi adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meminimalisir birokrasi, dan memastikan akuntabilitas digital di setiap proses.
Kepala Diskominfo Cimahi, Hendra Gunawan, juga menekankan bahwa pencapaian SPBE hingga level 4,15 merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kuat, bukan hanya kerja Diskominfo.
”Integrasi layanan digital adalah proyek kolektif. Kerangka kerja kolaborasi ini telah mendorong lahirnya inovasi digital yang menargetkan baik administrasi internal maupun kemudahan layanan publik,” jelas Hendra.
Platform integrasi untuk berbagai layanan digital administrasi pemerintahan internal yang bertujuan menciptakan ‘Single Sign-On’ bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Aplikasi Administrasi Pemerintahan PoladKami: Digunakan untuk manajemen persuratan dan administrasi internal yang telah memangkas penggunaan kertas (paperless policy).
WhatsApp Mantap (WA Mantap): Kanal layanan publik terpadu dan media pengaduan masyarakat berbasis WhatsApp Business API, memungkinkan warga mengakses informasi, menyampaikan keluhan, serta mengurus administrasi dasar tanpa perlu datang langsung ke kantor.
Sedangkan bagian krusial dari Rakor ini adalah sosialisasi mengenai arah baru evaluasi nasional. Mulai tahun 2026, Indeks SPBE akan bertransisi menjadi Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI).
Para peserta didorong untuk segera menyesuaikan strategi karena PEMDI memiliki indikator yang lebih komprehensif, meliputi:
Tata Kelola Digital: Fokus pada arsitektur SPBE dan keamanan siber.
Dalam pengukuran tingkat adopsi dan literasi digital ASN.
Penekanan pada penggunaan Big Data dan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).
“Dengan kesiapan infrastruktur dan komitmen ini, Pemkot Cimahi optimis tidak hanya mempertahankan posisinya, tetapi juga menjadi kota percontohan (best practice) dalam implementasi Smart Governance dan mempercepat akselerasi digital di tingkat nasional,” tandas Hendra. (Bagdja)
