DPRD Kota Cimahi, telah menggelar Sidang Paripurna kembali, yang dipimpin Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Zulkarnain (PKS) Wakil Ketua Bambang Purnomo (Gerindra), Purwanto (PDI-Perjuangan) dan Edi Kanedi (Partai Demokrat).
Hadir pula PJ Walikota Cimahi Dicky Saromi, Sekda Kota Cimahi H Dikdik Suratno Nugrahawan, Asisten, Kepala Dinas, Forkopimda, lurah dan Camat se Kota Cimahi.
Dalam sidang Paripurna tersebut, DPRD Kota Cimahi membahas terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023, digelar di gedung DPRD Kota Cimahi Jalan Dra. Djulaeha Karmita Kota Cimahi, Rabu (27/3/2024) lalu.
Laporan tersebut merupakan bagian dari penjabaran visi dan misi dalam RPJPD Kota Cimahi Cimahi Tahun 2005-2026.
PJ. Walikota Cimahi Dicky Saromi dalam menghadiri rapat Paripurna tersebut, dirinya menjelaskan, bahwa RPD tahun 2023-2026 merupakan pembangunan tahap ke-5 dalam RPJPD Kota Cimahi 2005-2025.
Visi Kota Cimahi berdasarkan RPJPD tersebut adalah Cimahi Kota Cerdas. visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi utama yang hendak dicapai oleh Kota Cimahi.
Terdiri dari 1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memilki jejaring sosial, produktif dan unggul,
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing serta berbasis inovasi daerah;
4. Mewujudkan keserasian pembangunan yang berkeadilan
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
“Pada 2023 Pemkot Cimahi telah melaksanakan 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan berdasarkan program dan kegiatan. Dalam penetapan belanja daerah, dilandasi kepada aturan mengacu kepada arah dan kebijakan umum serta strategi prioritas pembangunan Kota Cimahi Cimahi Tahun 2023,” bebernya.
Bahwa pada Tahun 2023 besaran APBD Kota Cimahi setelah dilakukan evaluasi Gubernur Jawa Barat menetapkan belanja daerah sebesar Rp 1.493.129.280.415,-, sedangkan APBD perubahan 2023 menetapkan belanja daerah sebesar Rp. 1.624.155.367.727,-.
Rinciannya terdiri dari belanja operasional Rp. 1.470.942.364.571,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.368.309.754.932,- atau 93,02%. Digunakan untuk :
“Belanja pegawai dianggarkan Rp 690.816.358.202,- dan telah direalisasikan Rp 642.934.368.775 (93,07 %), belanja barang dan jasa dianggarkan Rp. 720.335.671.235,- dan telah direalisasikan Rp 666.335.204.067,- (92,50 %), belanja bunga dianggarkan Rp. 500.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 170.419.912,- (34,08%),” papar Dicky.
Selain itu, lanjut Dicky, juga terdapat belanja hibah yang dianggarkan Rp 54.870.529.600,- dan telah direalisasikan Rp 54.721.442.178,- (99,73%).
Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp 4.419.805.534,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 4.148.320.000,- (93,86%), belanja modal dianggarkan Rp. 142.084.996.945,- dan telah direalisasikan Rp. 130.964.452.938 (92,17%), serta belanja tidak terduga dianggarkan Rp 11.128.006.211,- dan direalisasikan Rp 3.006.837.758,- (27,02 %).
Lebih lanjut menurut Dicky, bahwa dalam tahun anggaran 2023, pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 218.968.389.142,- sesuai dengan jumlah defisit anggaran dalam APBD tahun 2023, swdangkan realisasinya sebesar Rp. 220.542.689.922,-. Terdiri dari penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp. 251.398.198.142,- dan telah direalisasikan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya sebesar Rp 251.398.198.142,- (100%),
Pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp. 32.429.809.000,- dan telah direalisasikan untuk pembentukan dana cadangan dan pembayaran pokok utang Rp. 30.855.508.220 (95,15%).
Dalam catatan strategis DPRD Kota Cimahi Cimahi, terdapat beberapa penekanan pada berbagai elemen anggaran tahun 2023.
“Khusus terkait belanja langsung, kami menyadari ada beberapa pos anggaran yang belum terserap optimal, sehingga catatan strategis dari DPRD semoga bisa mengulas hal-hal yang bisa diperbaiki untuk tahun anggaran akan datang,” imbuhnya.
Adapun dalam tahun anggaran 2023 yang lalu, pos pembiayaan yang dianggarkan pada dasarnya direalisasikan sesuai kaidah normatif sebagaimana berlaku pada tahun-tahun sebelumnya.
Dicky menegaskan, pencapaian di tahun 2023 merupakan hasil kerjasama seluruh pihak, termasuk sinergitas legislatif dan eksekuti mendukung program pembangunan.
“Sehingga sangat menunjang kesinambungan pembangunan di Kota Cimahi Cimahi. Hal itu diharapkan dapat menjadi modal dan spirit perangkat daerah serta masyarakat dalam membangun Kota Cimahi Cimahi ke arah yang lebih baik,” terang Dicky.
Pada hakekatnya, tambah Dicky, bahwa LKPJ merupakan bahan evaluasi dari legislatif terhadap kinerja eksekutif.
“Atas dasar itu, catatan strategis yang kami terima, akan menjadi acuan eksekutif dalam rangka perbaikan di masa mendatang. Semoga kebersamaan yang terjalin dengan baik selama ini dapat terus kita pelihara dan pertahankan di masa yang akan datang,” tutup Dia. (Bagdja)
