Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi tentang persetujuan Rancangan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD cimahi 2022 dan Penyampaian rekomendasi panitia khusus pembahasan non Raperda kepada PLH wali kota Cimahi, di ruang Sidang DPRD Kota Cimahi, Rabu (05/7/2023).
Sidang Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Zulkarnain didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Purwanto dan Edi Kanedi.
Hadir PLH wali Kota Cimahi Maria Fitriana, karena PJ Walikota CImahi, Dikdik Suratno Nugrahawan, berhalangan hadir sedang melaksanakan ibadah haji.
Dalam penyampaian hasil persetujuan terkait,
1.Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Cimahi tahun anggaran 2022.
- Penyampaian rekomendasi panitia khusus pembahasan non Raperda kepada PLH wali kota Cimahi.
Ketua DPRD Achmad Zulkarnain mengatakan ” rapat paripurna DPRD kali ini berdasarkan catatan dari sekretaris DPRD kota Cimahi yang mana ada 2 agenda rapat paripurna pertama persetujuan DPRD terhadap perancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Cimahi tahun 2022 dan kedua penyampaian rekomendasi panitia khusus membahas non Raperda kepada plh kota Cimahi”, ujarnya.
” Mengacu pada peraturan yang berlaku bahwa pembahasan perancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD tahun 2022 telah dilakukan tim anggaran pemerintah dengan badan anggaran DPRD kota Cimahi, dan laporannya sendiri kita dengar bersama sebagaimana dibacakan oleh badan anggaran DPRD kota cimahi,” tegasnya.
Disisi lain PLH wali kota Cimahi Dr. maria fitriana, Ketua DPRD Achmad Zulkarnain, bersama-sama menandatangani persetujuan Raperda untuk selanjutnya dilakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri selanjutnya menjadi Perda.
Dengan diterimanya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 ini, PLH wali kota Cimahi Dr. Maria fitriana mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti kinerja pemerintahan cimahi telah dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah telah disetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota cimahi Tahun Anggaran 2022. Ini menjadi bukti bahwa kita telah melaksanakan pemerintahan secara akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas PLH wali kota Cimahi Dr Maria Fitriana.
“Ini menjadi konsen kami bahwa menjalankan pemerintahan yang terencana, terukur, dan terlaksana dengan baik dan maksimal memang menjadi landasan dan prioritas kinerja” imbuhnya.
Lebih lanjut, secara khusus ia berterima kasih pada seluruh stakeholder di pemerintahan, seluruh ASN kota cimahi serta seluruh jajaran DPRD kota cimahi yang telah sinergis mendukung jalannya pemerintahan. Sehingga sejauh ini kota Cimahi dapat menghasilkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan masyarakat kota Cimahi yang sejahtera secara adil dan merata.
Ke depan, PLH wali kota Cimahi menegaskan bahwa kerja pemerintahan akan terus ditingkatkan. Program yang dijalankan akan diupayakan semaksimalkan mungkin agar bisa memberikan dampak langsung pada masyarakat melalui orientasi birokrasi berdampak. Yang mana hal ini juga menjadi arahan Presiden Joko Widodo. Tegasnya.
Pun begitu dengan investasi kota cimahi. Ditegaskan Maria fitriana, hingga saat ini realisasi investasi kota cimahi terus tumbuh progresif. Dan akan terus diikhtiarkan agar bisa semakin tumbuh hingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Ungkapnya.
Akhirnya Ketua Sidang Ahmad Zulkarnain, melempar kembali hasil pembahasan Pansus 5 tersebut kepada seluruh fraksi di DPRD Kota Cimahi.
Seluruh Fraksi dari PKS, Demokrat, PDIP, Partai Golkar, NasDem, PAN dan PPP, dan Hanura dan PKB semua sepakat menyetujui pembahasan dari Pansus 5 tersebut.
