DPRD Kota Cimahi kembali menggelar sidang Paripurna membahas tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2025. Acara digelar di Kantor DPRD Kota Cimahi Jln dra Djulaeha Karmita nomor 5 Cimahi Tengah, Rabu (2/7/2025).
Tiga RPJMD tersebut terdiri dari,
1. Persetujuan DPRD Terhadap Raperda Menjadi PERDA Tentang RPJMD 2025-2029.
2. Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Cimahi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024.
3. Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Cimahi Tentang Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Hadir dalam acara tersebut Walikota Cimahi Ngatiyana, Wakil Walikota Cimahi Adithia Yudistira, Plt Sekda Kota Cimahi, Maria Fitriana, Plt Asisten I Mochamad Ronny, Kadinkes Kota Cimahi Mulyati, Kadis DPMPTSP Dadan Darmawan, Kadis Disdagkoperind Hella Haerani, Bakesbangpol Mardi Santoso, Kadisbudparpora H Achmad Nuryana, dan Direktur Rumah Sakit Cibabat Sukwanto Gamalyono.
Sidang Paripurna juga dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar H Nabsun, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, H Edi Kanedi, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDI-P, Agung Yudaswara.
Dalam sidang Paripurna juga seluruh undangan yang hadir mendengarkan padangan umum dari setiap Fraksi-fraksi.
Penyampaian yang pertama dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Sopian Syekh Abdul Sani Haeruman, sangat mengapresiasi RPJMD yang menunjukkan komitmen dengan Pemerintahan Kota Cimahi dalam merencanakan masa depan.
“Dengan terlambatnya regulasi, dan sebuah sistem kerja, kita patut berbangga atas beberapa capaian positif kepada eksekutif, tentang indeks pembangunan manusia kota Cimahi yang terus meningkatkan dan melampaui Provinsi Jawa Barat,” tandas Sopian. Kamis (3/7/2025).
Hal ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik, dan kedua tingkat kemantapan jalan di Cimahi, sangat tinggi, hingga mencapai 97,93% pada tahun 2023.
“Begitupula dalam kinerja tata kelola pemerintahan Kota Cimahi, menunjukan kemajuan yang sangat signifikan dengan indeks reformasi birokrasi, mencapai katagori A, dan sistem elektronik, konsumen meraih peringkat sangat baik, bahkan menempatkan Kota Cimahi diurutan ketiga SE Jawa Barat,” terang Sopian.
Selain itu lanjut Sopian, dalam tingkat partisipasi masyarakat, dalam pembangunan, telah mencatat 100 Prosen,
“Pada tahun 2023, menandakan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.
Namun kata Sopian, bahwa dibalik capaian tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan fundamental,
“Yang memerlukan perhatian serius, dan fraksi PKS Menyoroti, 1 yaitu melambatnya penurunan kemiskinan, dan terus meningkatnya ketimpangan pendapatan, yang menurut strategi, pengentasan kemiskinan, yang lebih efektif dan inklusif,” beber Dia.
Fraksi PKS menyarankan kepada pemerintahan Kota Cimahi, untuk memfokuskan, pada korban perekonomian menengah, dan inklusif pada pemeretaan dan peningkatan akses yang berkelanjutan.
“Serta penyediaan layanan di perkotaan melalui kawasan kumuh perkotaan, ditingkat pengangguran terbuka yang masih menjadi tertinggi di Jawa Barat,” cetusnya.
Hal itu menunjukan bahwa peluang kerja belum sebanding dengan, potensi, kondisi yang dimiliki Pemerintah Kota Cimahi.
“Pemerintah perlu meningkatkan penyerapan tenaga kerja untuk mendorong peningkatan lapangan pekerjaan dan memitigasi, kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha,” papar Sopian.
Jadi Fraksi PKS secara khusus ingin menggaris bawahi masalah banjir kota Cimahi,
“Khususnya dikelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, banjir sekitar RW 02 Kelurahan Melong, yang belum bisa terselesaikan secara komprehensif,” tegasnya.
PKS mendorong kepada Pemerintah Kota Cimahi, masalah banjir menjadi penangan prioritas. Fraksi PKS percaya dengan pimpinan Ngatiyana dan Adithia,
“Kami sangat mendukung dapat memberikan dampak positif dalam hal ini, termasuk dalam pengolahan sampah yang sangat komplex, yang menjadi tantangan Yangan harus kita selesaikan bersama, dan pemerintah Kota Cimahi perlu meningkatkan komitmen dalam pementasan masalah sampah ini,” tandasnya. (Bagdja)
