Kota Cimahi, harmonionline.net-Reses merupakan bagian kerja Anggota Dewan, setiap Anggota Dewan mendatangi daerah pemilihannya dan menemui konstituen sebagai wujud tanggung jawab terhadap pemilih.
Hal ini seperti yang dilakukan Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar sekaligus Ketua DPW PKS Jabar, Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si. yang menggelar reses di kota Cimahi, “Saya kira pertama yang banyak disampaikan masalah ekonomi, karena memang masyarakat sudah mulai merasakan namanya resesi, mereka merasa dengan uang yang sama mereka mendapatkan barang lebih sedikit gitu, sehingga berharap pemerintah bisa meringankan beban mereka.
Apakah dengan bantuan sembako ataupun operasi pasar gitu, dan juga upaya upaya untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan mereka sampaikan kalau pun pemerintah tidak bisa menambah penghasilan, mereka mungkin bisa mengurangi beban mereka. Dari pajak dan lain lain,” Jelas Kang Haru sapaan akrab Haru Suandharu, usai reses di titik ke 6, bertempat di Aula Gedung Darul Muttaqin Jl. Kebon Kopi Gg. Famili RT 04 RW 08 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi. Jawa Barat, Kamis (3/11/2022),sore.
Selain masalah ekonomi, kang haru juga menerima aspirasi dari konstituennya dalam reses tersebut terkait pendidikan” kemudian juga masalah pendidikan. Mereka berharap pemerintah provinsi khususnya bisa membangun sekolah sekolah menengah atas di setiap kecamatan sehingga mereka tidak terkendala dengan yang berbasis jarak gitu ya jangan jangan sampai ada siswa siswa yang berprestasi tapi tidak diterima karena memang jaraknya jauh dari rumahnya. Begitu kalah oleh yang berdekatan gitu,” kata kang Haru.
Selain itu dalam reses yang diikuti puluhan warga tersebut, kang haru menerima keluhan soal BPJS Kesehatan “dalam konteks kesehatan yang banyak juga di sampaikan, kaitan dengan BPJS, beberapa masyarakat mengeluhkan karena ketidak mampuan membayar BPJS sehingga akhirnya mereka menunggak Dan mereka tidak bisa berobat,” kata kang Haru
Terkait kesehatan ini menurut kang Haru, sudah seharusnya pemerintah dari pusat hingga daerah hadir untuk memberikan jaminan kesehatan dan kesejahteraan warganya “seharusnya warga yang tidak mampu itu bisa ditanggung oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten.
Sehingga tidak lagi ada masyarakat yang kasarnya itu kalau miskin jangan sampai sakit. Justru bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan bantuan dan kepada yang kaya raya, ya silahkan mungkin bisa dengan iuran, bahkan tidak usah dari pemerintah menurut saya yang kata itu, oleh swasta juga tidak apa apa, tapi justru masyarakat yang tidak mampu inilah yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah,”pungkas Kang Haru. (AG)
