Harmonionline.net-Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRI RI) pada 18 Januari lalu.
Hal ini telah menjadi pembahasan sejak 2019 lalu. Yang mana dari berbagai pertimbangan dan kajian, bahwa DKI Jakarta tidak layak lagi sebagai Ibu Kota. Setidaknya ada beberapa dorongan yang melatarbelakangi hal ini.
Beberapa latar belakang yang melandasi pemindahan IKN ini adalah penduduk Pulau Jawa yang terlalu padat, krisis air bersih di DKI Jakarta, kontribusi ekonomi pada produk domestik bruto (PDB), konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi, dan ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta.
Tentu kita semua telah memahami beberapa permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta tersebut. Hal ini akan menjadi arah baru pembangunan bangsa ke depan.
Rancangan Undang-undang pemindahan IKN ini pun telah disahkan DPR RI pada dan diberi nama sebagai Nusantara. Salah satu alasan pemilihan nama Nusantara karena telah memiliki catatan sejarah panjang dan menjadi ikonik di dunia internasional.
Proyek IKN di Kalimantan Timur ini akan dibangun di kawasan Sepaku, perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Berkaca dari sejarah Nusantara, bahwa negeri rempah-rempah ini merupakan negeri besar dan kaya akan segala hal. Termasuk budaya, rasa, adat istiadat, dan sebagainya.
Dalam penjelasan Bappenas sesuai di website ikn.go.id, IKN Nusantara ini akan menjadi contoh kota paling berkelanjutan di dunia kemudian sebagai simbol identitas nasional, dan penggerak ekonomi di masa depan.
Pada beberapa poin latar belakang pemindahan IKN ini, kita perlu melihat bahwa poin utama selain sebagai pusat pemerintahan, IKN Nusantara akan menjadi pusat perekonomian Indonesia di masa depan.
Kluster perekonomian yang akan dibangun di IKN Nusantara berupa industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, bahan kimia dan produk kimia, dan energi rendah karbon.
Kita ketahui bersama bahwa perekonomian Indonesia cukup terpusat di Pulau Jawa, sehingga hal ini menyebabkan ketimpangan yang cukup nyata di negeri seribu pulau ini.
Penulis melihat hal ini merupakan suatu terobosan luar biasa bagi kemajuan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.
Sebagai negara yang memiliki sistem ekonomi Pancasila, pemerintah Indonesia berupaya untuk meratakan perekonomian rakyatnya. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri ekonomi Pancasila.
Beberapa ciri-ciri dalam sudut pandang ini antara lain mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan perorangan, berlandaskan demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dengan syarat rakyat ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, kepemilikan, proses produksi, dan menikmati hasil produksi, serta memiliki perencanaan ekonomi nasional.
Tentu kita semua berharap akan adanya kolaborasi dari berbagai pihak untuk memuluskan pemindahan IKN Nusantara ini demi mendorong pemerataan ekonomi. Sampai saat ini, PDB Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa yaitu sebesar 59 persen.
Pemindahan IKN ini akan menumbuhkan perekonomian di luar Pulau Jawa. Dalam catatan statistik, perekonomian akan meningkat sebesar 1,8 persen. Ini adalah kabar baik bagi masyarakat.
Penulis juga melihat Presiden Joko Widodo berkomitmen mengajak anak muda untuk pindah ke IKN Nusantara dan akan mendapatkan beberapa fasilitas peningkatan ekonomi.
Hal ini tertuang dalam Lampiran II UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengenai Rencana Induk IKN.
Insentif fiskal dan non fiskal dapat disediakan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan talenta unggul.
Insentif tersebut menjadi daya tarik bagi generasi Z dan kaum milenial Indonesia yang dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 lalu mencapai 53,81 persen penduduk Indonesia. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Instensif berupa perpajakan, dukungan relokasi, serta sarana, prasarana kota layak huni, akses kepada lahan dan perumahan yang terjangkau, kemudahan perizinan, dan kemudahan pengadaan barang dan jasa jangan hanya menjadi halusinasi belaka. Pemerintah harus mulai melakukan sosialisasi hingga sistem seperti apa yang dapat menerima insentif tersebut.
Ajakan ini merupakan hal positif untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian generasi milenial dan Z Indonesia. Tentu saja ini peluang besar bagi generasi muda Indonesia. Tetapi yang perlu digarisbawahi iyalah ajakan tersebut harus segera direalisasikan untuk mencapai target-target yang diinginkan.
Sampai saat ini itu hanya berupa ajakan belum adanya berupa regulasi khusus. Para anak muda yang mempunyai daya tarik akan hal itu harus mendaftar atau melapor ke mana? Itu belum dijelaskan secara rinci oleh pemerintah.
Kemudian terkait dengan pembiayaan pembangunan IKN Nusantara ini pun dikritik oleh berbagai pihak. Yang mana kita ketahui dana dari pembangunan ini berasal dari APBN dan investor swasta. Jadi hal ini perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan sangat rinci. Proyek besar ini harus transparan karena terdapat uang rakyat dalam pembangunannya. Harus juga berjalan dengan lancar agar tidak terjadinya korupsi dan tentu akan mangkrak. (*)
Sumber : timesindonesia.co.id
