Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran intelektual dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah, inklusif, dan berbasis kajian ilmiah.
Melalui kontribusi pemikiran strategis, ICMI Jabar siap menjadi mitra kritis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu diungkapkan Ketua ICMI Jawa Barat Prof Sutarman, Rabu (8/4/2026). Ia menguraikan, Pemerintah Daerah tentu memiliki berbagai persoalan yang perlu dituntaskan.
Mulai dari masalah kesehatan, lingkungan, ekonomi hingga kesejahteraan rakyat. “Misalnya persoalan pendidikan. Rata-rata lama sekolah itu masih di bawah 9 tahun. Ini kan juga persoalan, ” tuturnya selepas Silaturahmi Kerja Wilayah di Bandung itu.
Prof Sutarman melanjutkan, dalam prakteknya ICMI yang mayoritas berisi para cendekiawan akan ikut berperan memberi masukan kritis. Tujuannya berbagai masalah pembangunan itu bisa dipecahkan.
“Mau dilibatkan langsung atau engga, kami biasanya memberi masukan, ” cetusnya.
Selain itu juga ada aksi langsung yang dilakukan ICMI. Contohnya dalam penanganan kasus stunting di salah satu wilayah di Jawa Barat.
“Dulu ada satu Kabupaten (Stunting.red) sampai 27 persen. Kami ICMI berkerja sama dengan LLDIKTI, dengan para guru besar, masuk ke daerah itu. Kini dari 27 persen jadi 14 persen. Itu kontribusi, ” terangnya.
Sementara itu, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman juga menyambut hangat peran dan kepedulian dari ICMI. Ia menguraikan, tantangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kian berat. Itu seiring dengan transformasi digital.
Misalnya dalam hal pembangunan Sumber Daya Manusia. “Terutama Gen Y, Gen Z ya, bahkan Gen Alpha. Mereka relatif rapuh (mental.red) dibandingkan dengan para senior Gen X maupun Gen Baby Boomers, ” tuturnya.
Tapi memang secara ide dan kreatifitas lebih keren. Dalam hal pembangunan manusia, tentu Pemda tidak bisa bekerja sendiri. “Kami dari Pemda Provinsi Jawa Barat ya sangat membutuhkan peran aktif, peran serta ICMI. Terutama bagaimana melakukan pendalaman, pengkajian (kebijakan.red) secara cermat, ” jelasnya.
Menurut Herman, masukan dari para cendekiawan akan menyelaraskan kebijakan yang diambil Pemda. Selaras dengan keinginan dan maslah yang berkembang di masyarakat.
“Ya kami butuh masukan dari ICMI ya jangan sampai kebijakan pemerintah ka kidul (ke selatan) padahal masyarakat menghendaki ka kaler (ke utara),” cetusnya.
Walaupun, lanjut Herman, ia juga bersyukur karena dengan kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kepuasaan masyarakat cukup positif. “Saya yakin dengan ada peran serta dari para intelektual, dari para cendekia di ICMI, kinerja Pemda Provinsi Jawa Barat di 2026 jauh lebih baik lagi. Apalagi di bawah kepemimpinan Pak Gubernur dengan strong leadership-nya, ” jelasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum ICMI Pusat Priyo Budi Santoso menambahkan bahwa sejak dirintis BJ. Habibie, ICMI memang banyak melakukan kerja intelektual yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Termasuk saat ini di kepemimpinan Presiden Prabowo. Ataupun dalam konteks Pemda.
“ICMI tidak boleh tinggal diam mana kala ada kebijakan yang dipandang perlu diluruskan. Atau paling tidak negara bisa mendengar pikiran pikiran alternatif, ” cetusnya. (
