Tahun ini, pilkada akan tak lama lagi digelar di daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk menyukseskan pilkada serentak 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menggulirkan anggaran sebesar Rp 101,9 miliar. Selain itu, guna lebih mendukung secara konkret kelancaran proses kegiatan pilkada ini, pemerintah Kabupaten Bandung juga mendaftarkan panitia dan pelaksana pilkada sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Berdasarkan pengalaman pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada sebelumnya, petugas PPS ada yang sakit dan meninggal dunia. Pada Pemilu 2024 lalu ada 3 orang yang meninggal dunia. Bagi yang meninggal dunia, ahli warisnya mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Semoga semua PPS sehat dan berkah,” ungkapnya.
“Pemkab Bandung sudah komitmen dan membuat kesepakatan, sehingga tinggal dijalankan. Pelaksanaan pilkada diserahkan kepada KPU Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara,” jelas Bupati Bandung Dadang Supriatna, saat berkesempatan menghadiri pelantikan 840 Panitia Pemungutan Suara, pada Minggu (26/5), di Hotel Sutan Raja Soreang.
Ia menambahkan pemerintah daerah selalu mengawal dan mengawasi pilkada. Forkopimda, seperti Kapolresta, Dandim dan pemangku kepentingan lainnya sudah sepakat bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional 2024 ini harus berjalan dengan lancar dan damai.
Semua yang dilantik jadi PPS, harapnya, bisa melaksanakan amanah, istiqomah dan mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati secara langsung umum bebas dan rahasia, sehingga menghasilkan bupati dan gubernur berdasarkan keinginan masyarakat.
“Kita berharap kepada para camat dan kepala desa dan pihak lainnya untuk segera melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak tahu 27 November Pilkada Serentak,” imbuhnya.
Beliau berharap jajaran PPS untuk bisa menjaga netralitas, guna menciptakan situasi yang kondusif dan aman.
“Mari kita sukseskan Pilkada 2024, wujudkan Pilkada jujur dan damai,” pungkas Dadang.
