Badan Logistik (Bulog) sedang memeriksa stok pangan untuk ketersediaan di tahun akan datang. Kewaspadaan ini karena harga pasaran naik dan serapanberastidakmaksimal. Diperparah lagi, kondisi ini bersamaan denganbencana di beberapa daerah yang merusak tatanan sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat. Bahkan, wilayah bencana tersebut dianggap sebagai daerah subur penghasil pangan produktif seperti Cianjur, Garut, dan Lumajang.
Setelah resmi menyetujui impor 200 ribu ton beras masuk untuk menyeimbangka nlonjakan harga pasar. Kebijakan ini sebenarnya memiliki kekurangan karena hampir setiap tahun kita selalu memiliki masalah yang sama. Saat ini cadangan beras pemerintah sebanyak 1,2 juta ton. Tidak akan mujarab jika simpul masalah kenaikan harga justru dipicu banyak faktor seperti kenaikan BBM.
Lagi pula beras bukan satu-satunya bahan pangan. Kebijakan impor memunculkan stigma bahwa pemerintah gagal dalam menyeimbangkan pasokan. Di sisi lain, lemahnya peran Bulog meningkatkan pengadaan gabah atauberas dari petani domestik untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Agenda operasi pasar bernama Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) harus digalakkan kembali. Hitungan pada Agustus dan September 2022lalu, serapan CBP masing-masing sebesar214.912ton dan 189.059 ton ataurerata 201.985 ton per bulan.
Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi tahun ini diperkirakan mencapai 55,67 juta ton gabah kering giling (GKG). Bila perkiraan BPS tersebut tepat maka akan ada peningkatan sebesar 1,25 juta ton GKG. Jika asumsi itu lurus dengan kenyataan, dengan mengacu pada teori stabilitas harga dan pasokan dalam menjaga stabilisasi harga gabah/beras di tingkat petani. Maka, harga Pembelian Pemerintah (HPP)harusnya akan lebih efektif. Kalau demikian, maka penetrasi Bulog pada pasar jsutru akan menaikkan hargajual beras.
SwasembadaRapuh
Akhir tahun permintaan pasar akan melonjak. Lebih lagi perosoalan bencana di beberaoa titik tanah air akan memicu konsumsi beras cukup tinggi. Padahal, daerah terkena musibah merupakan wilayah yang cukup produktif sebagai penghasil pangan. Bencana pada wilayah pertanian produktif mengakibatkan angka kemiskinan bisa bertambah. Kehilangan tempat tinggal dan kepercayaan diri memulihkan mental untuk kembali menggarap lahanmen jadi tantangan.
Wacana swasembada pangan akan percuma jika pertumbuhan penduduk miskin masih stagnan. Daya beli yang rendah akan membuat swasembada masyarakat akan percuma. Kaum miskin hanya bisa memenuhi daya konsumsi primernya. Swasembada pangan belum menjamin harga beras turun, sementara rendahnya daya beli penduduk miskin belum cukup mampu mengakses beras di pasaran.
Kemampuan penduduk miskin dalam memenuhi konsumsi beras berpengaruh besar terhadap status kemiskinan. Dari hasil Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tentang Pengendalian Inflasi September lalu telah menyatakan faktor konsumsi beras memengaruhi kemiskinan yang utama. Tercatat, pada Maret 2022 kontribusi beras terhadap GK di perdesaan sebesar 23,04% dan di perkotaan sebesar 19,38%.
Memang, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwacapaian swasembada beras merupakan dampak langsung dari pembangunan infrastruktur di bidangpertanian. Sudah 29 bendungan besar telah diresmikan dan 38 bendungan lainnya akan selesai dibangun. Pemerintah sebenarnya sudah memiliki target khusus pada tahun 2024 mendatang akan menyelesaikan 61 bendungan plus 4.500 embung dan 1,1 juta jaringan irigasi.
Sebagai perbandingan bahwa tingginya kontribusi beras terhadap GK di perdesaan dari pada di perkotaan pararel dengan tingkat kemiskinannya. Data kemiskinan pada Maret 2022 di perdesaan sebesar 12,29%, sedangkan angka kemiskinan di perkotaan 7,50%. Hal itusekaligusmengisyaratkan, semakintinggikontribusiberasterhadap GK di suatu daerah cenderung semakin tinggi pula tingkat kemiskinannya di daera hitu.
Pedesaan menjadi kunci utama agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat merata mendapatkan kebutuhannya. Kebijakan ini mengutamakan penerapan pertanian intensif melalui teknologi dan modernisasi pertanian, seperti bibitpadi unggul, pupuk kimia, pestisida, herbisida, dan alat-alat pertanian yang canggih semestinya harusdi periksa.
Keterikatan pertanian dan pedesaan harusnya memiliki kepekaan pada ketimpangan strukktural. Sajogyo (1973) petani pedesaan yang umumnya berpedapatan rendah memiliki lapisansosial dan struktura lsehingga setiap kebijakan pertanian harus dicek ulang menguntungkan lapisan sosial petani yang mana. Penguasaan petani atas lahan produktif memang tidak memadai.
Riset yang dilakukan oleh Sajogyo Institute (2019) bahwa 47,71% lahan pertanian dikuasai oleh 90% rumah yangga petani hampir. Angka ini sangat kecil untuk meningkatkan pertanian mereka. Jumlah lahan besar lainnya justru 54,29% dikuasai oleh 12 persen pemilik tanah besar. Kondis iini sangatlah timpang untuk sekedar membayangkan petani bisa bersaing dalam mewujudkan tangga swasembada atau kesejateraan masyarakat.
Ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah, pertama, perlu kebijakan setara yang memastikan beras atau jenis pangan lainnya tidak dimonopoli dengan ketetapan harg abelipemerintah yang harus diikuti. Kedua, keberpihakan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan harus diluruskan kearah kelompok paling lemah, bukan untuk segelintir elite dan korporasi besar. Artinya, modernisasi (pertanian) tanpa berhasil mengangkat harkat dan menjalankan transformasi sosial kelompok lapisan petani miskin perdesaan adalah pembangunan yang semu.
Eric Hermawan (Pengurus Pusat EkonomiUmat MUI Pusat dan Staf Pengajar STIAMI Jakarta)
