Walikota Cimahi, Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P menjelaskan, setelah menyampaikan RAPBD Perubahan anggaran tahun 2022, akan menyampaikan pula penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Struktur Keorganisasian Perangkat Daerah (SKPD) Perubahan yang telah disusun oleh perangkat daerah.
“Penelaahan dimaksud, sehubungan dengan telah disepakatinya Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan tahun anggaran 2022,” terang Ngatiyana dalam rapat Paripurna pembahasan Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 serta Penyampaian dan Penjelasan Walikota Cimahi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, di Gedung DPRD Kota Cimahi lantai 2 jalan dra Hj Djulaeha Karmita nomor 5 Kecamatan Cimahi Tengah, sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB, Rabu (28/9/2022).
Dalam penelaahan tersebut, kata Ngatiyana, TAPD telah melakukan penelaahan atas RKA, “Yang telah disusun oleh Perangkat daerah, terkait kesesuaian dengan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan tahun 2022, yang di sepakati serta memperhatikan kemapuan keuangan daerah,” tandasnya..
Hal lainnya dengan penyesuaian anggaran perubahan pendapatan baik PAD, Pendapatan Transfer, dan penyesuaian Silfa tahun anggaran tahun 2021 hasil periksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
“Berdasarkan hasil penelaahan TAPD, tentang Rancangan Peraturan Daerah perubahan APBD Kota Cimahi tahun anggaran 2022, seperti berikut,” bebernya.
A. Pendapatan daerah rancangan APBD tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,04%.atau sebesar Rp 26.097.994.492,-.
Sedangkan dari APBD murni tahun anggaran 2022. Sebesar Rp 1.279.334.892.320,-.
Sehingga menjadi Rp 1.305.432.886.812,- Peningkatan pendapatan diantaranya, pendapatan pajak daerah, yaitu pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, PPHTB.
Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan yaitu berupa kenaikan penerimaan dari Bank BJB dan lain-lainnya.
Berupa pendapatan Jasa Biro dari hasil penjualan barang milik daerah pendapatan bunga serta pendapatan trouble dari BBH dan bantuan dari Provinsi.
B. Belanja daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 18,6% atau sebesar Rp 120.843.542.943,-
“Dari APBD murni tahun anggaran 2022, sebesar Rp 1.480.824.900.153,- sehingga menjadi Rp 1.601.668.443.096,- ” beber Ngatiyana.
Selanjutnya kata Ngatiyana kembali, belanja daerah sebagaimana yang di maksud untuk membiayai, belanja operasi,
“Belanja operasi mengalami kenaikan sebesar 6,65% atau sebesar Rp 91.525.843.827,-,” ujarnya.
Sedangkan dari APBD Murni tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.377.256.987.159,- sehingga menjadi Rp 1.468.782.930.986,-
“Untuk kenaikan belanja operasi, dikarenakan adanya tambahan untuk memenuhi belanja 50% yaitu gaji ke 13 dan 14, TPG tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD belanja pegawai BULD, RSUD, barang yang diserahkan kepada masyarakat PBI, belanja barang dan jasa dari bOS untuk SD dan SMP Negeri, Bansos individu, untuk SD, SMPN Swasta dan lain-lainnya,” ungkap Ngatiyana.
Belanja Modal, mengalami kenaikan sebesar 33,46% atau sebesar Rp 26.286.966.116,-
“Yang dari APBD Murni tahun anggaran 2022, sebesar Rp 78.567.912.994,- sehingga menjadi Rp 104.854.879.110,-, tuturnya.
Tambahan Belanja modal diantaranya untuk tanah lapangan olahraga Cibodas, pengadaan infrastruktur, Puskesmas, pengadaan komputer dan peralatan kantor lainnya, pengadaan sarana dan prasarana sekolah, yang bersumber dari dana BOS.Penataan taman dan lain-lainnya,
“Untuk Belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar 12,12% atau sebesar Rp 3.030.773.000,-,” imbuh Ngatiyana.
Begitu pula dari APBD Murni, tahun anggaran 2022, sebesar Rp 25.000.000.000,- sehingga menjadi Rp 28.030.733.000,-
“Peningkatan PPP dikarenakan adanya penambahan untuk belanja wajib 2% untuk pengarahan dampak infansi dan disisi lain adanya realisasi melalui peralihan anggaran BPD untuk kegiatan SKPD yang bersifat pemisah untuk penanganan kulit dan kuku pada hewan ternak serta renovasi gedung sekolah.
“Kebijakan Badan Daerah, tetap mengacu kepada kebijakan, sebagaimana efisiensi Kota Cimahi, tahun 2017-2022.,”
Mendukung program pelayanan dasar, mendukung program yang selaras dengan Pusat dan Provinsi, mendukung program kualitas dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022.
“Selisih pendapatan dari belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 dalam kondisi devisit, sebesar 296.235, 556.284,-,” terang Ngatiyana.
Adapun kondisi defisit, dapat dipenuhi komponen pembiayaan, “Pembiayaan pada APBD perubahan tahun anggaran 2022, terdiri dari 1,
“Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 308:665.364.621,-pengeluaran pembiayaan Rp 12.429.808.337,-”
Sehingga tentang pembiayaan itu, pada RAPBD Perubahan tahun anggaran 2022. Rp 296.235..556.284,-.
Anggaran tersebut digunakan untuk menutupi defisit atas selisih pendapatan dan belanja daerah pada APBD Perubahan tahun anggaran 2022.
“Setelah KUA PPAS tahun anggaran 2023 sepakat bersama ditindaklanjuti dengan surat edaran RKA SKPD, RKA PPKD tahun anggaran 2023,”
TAPD melakukan penelaahan atas RKA yang telah disusun dan disepakati dengan kemampuan keuangan daerah Pemerintahan Kota Cimahi.
“Keterkaitan dengan Raperda Kota Cimahi, tahun anggaran 2023 masalah pendapatan daerah rancangan APBD tahun 2023 yaitu sebesar Rp 1.104.893.116.279,-. ” Papar Ngatiyana.
Terkait belanja daerah, yang dialokasikan sebesar, Rp 1.315.854.400.898,-
“Belanja tersebut akan digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga,”
Bagaimana yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017-2022, mendukung program pelayanan dasar, mendukung program-program yang selaras dengan Pusat dan Provinsi, mendukung program prioritas pencapaian visi misi kepala daerah Kota Cimahi, tahun 2017-2022.
Selisih anggaran 2023 yaitu sebesar Rp 210.993.284.589,- “Adapun penerimaan pembiayaan rencana APBD tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 124.235.413.570,- sisa lebih hitungan anggaran daerah tahun 2023,”
Selanjutnya kata Ngatiyana, pembiayaan pelaksanaan Pemilukada sebesar Rp 30.000.000.000,- “Untuk pembayaran utang yang jatuh tempo sebesar Rp 2.490.808.337,- sedangkan untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp 91.805.604.507,-
“RAPBD tahun anggaran 2023 masih dalam kondisi devisit sebesar Rp 119.187.680.019,-” pungkasnya
