Ribuan Buruh menggeruduk kantor Gubernur Jawa Barat, Rabu (21/9/2022). Mereka berunjuk rasa meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menaikan upah minimun tahun 2023.
Ribuan buruh yang melakukan unjuk rasa ini berasal dari tiga serikat buruh yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerjaan Nasional (SPN).
Dalam orasinya, di depan gedung sate para buruh menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena memberatkan masyarakat Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan upah pekerja secara signifikan.
Ketua Umum DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menyebutkan, pada aksi buruh hari ini ada empat tuntutan yakni
1. Menolak kenaikan harga BBM,
2. Meminta Pemerintah Provinsi Jabar menaikan UMR 2023,sebesar 24%
3. Menolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law terkait klasterisasi tenaga kerja.
4. Meminta merevisi keputusan gubernur terkait upah minimum yang ditetapkan pada Januari 2022 lalu.
“Kenaikan upah minimum tahun 2023 sangat penting karena bagaimanapun harga-harga pokok,transportasi sudah naik,inflasi kita sudah diangka 6% pertumbuhan ekonomi kita di 5,1 tentu tidak logis ketika upah tidak naik tetapi harga harga naik akan menurunkan daya beli teman-teman kaum buruh” kata Roy di lokasi. Unjuk rasa kali ini menurut roy merupakan bagian dari aksi yang akan terus di lakukan
Semantara itu Ketua DPW FSP SPSI Jabar, Suparno menjelaskan dalam aksi unjuk rasa ini kaum buruh mendesak Pemprov Jabar untuk membuat surat kepada pemerintah pusat atas apa yang menjadi tuntutan dalam aksi mereka “Hari ini juga kita meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk membuat surat satu kepada Presiden RI, untuk menolak kenaikan BBM dan mencabut omnibus law, dua membuat surat kepada ketua DPR RI dengan isinya yang sama karena bulan Oktober nanti rencana undang-undang Cipta kerja mau dibahas oleh DPR RI” papar Suparno
Di tempat yang sama Ketua DPD SPN Jawa Barat Dadan Sudiana menambahkan dampak kenaikan BBM sangat dirasakan oleh para pekerja dengan penghasilan tetap namun harga-harga mulai naik,sehingga dirinya meminta kebijakan pemerintah provinsi jawa barat untuk menyesuaikan kenaikan UMK Jawa Barat tahun 2023″maka alangkah logis dan masuk akal harus ada kebijakan politik dari Gubernur Jawa Barat untuk menyesuaikan upah UMK di Jawa Barat tahun 2022ini ,karena tahun ini umk di jawa barat tidak ada kenaikan,kita pekerja yang paling terdampak”ucap Dadan
Meskipun pemerintah sudah memberikan bantuan bagi yang terdampak akibat kenaikan BBM, namun menurut Dadan hanya sebagian kecil kaum buruh yang mendapatkannya”karena BSU itu tidak semuanya dapat,hanya 2,4 juta dari sepuluh juta pekerja yang ada di seluruh Jawa Barat ,yang mendapat itu hanya data yang dari BPJS,sementara pekerja di Jawa Barat yang ikut BPJS hanya 3,4 juta ada tujuh juta orang belum daftar BPJS” jelas Dadan
Unjuk rasa tsb berlangsung sejak pagi hingga sore ,meski sempat turun hujan ditengah aksi berlangsung namun tidak mengurangi semangat kaum buruh untuk bergantian berorasi menyampaikan tuntunan mereka,
“Ini aksi pemanasan. Ke depan akan terus aksi, khususnya menjelang penetapan upah minimum 2023 pada November mendatang. Kalau tidak kita tutup tol di Bandung Raya,” kata seorang orator.
pengunjuk rasa mulai menunjukan kekesalannya hingga merubuhkan pagar pembatas yang ada di depan gedung sate ketika menunggu audensi perwakilan kaum buruh dengan pemerintah didalam Gedung Sate yang dinilai lamban,usai perwakilan beraudensi dan menyampaikan hasil audensi tsb kepada para pengunjuk rasa, meski dengan hasil yang tidak memuaskan namun akhir nya mereka membubarkan diri.(AG)
