Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc., atau biasa disapa Gus Ahad dalam acara yang disiarkan RRI Bandung pada Kamis (18/8), memberikan masukan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gus Ahad menyatakan pekerjaan rumah (PR) pertama adalah anggaran untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau sering disebut P3K atau lebih populer dengan sebutan tenaga honorer di Jawa Barat, bidang pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya masih menjadi pembahasan yang mengemuka di pekan-pekan ke depan.
“Kemudian, adanya masukan pada bagian infrastruktur. Menurutnya, anggaran infrastruktur angkanya harus normal kembali. Pasalnya, banyak anggaran infrastruktur sampai ke desa, masih banyak yang dialihkan untuk fokus pemulihan ekonomi”, imbuhnya.
PR ketiga yang tidak kalah pentingnya agar memperhatikan tingkat pengangguran. Menurutnya, angka pengangguran di Jabar juga harus diperhatikan, karena persaingan yang ketat. Meskipun, tersedianya ada kontribusi dari Bank BJB, menurutnya masih sangat kurang untuk mencakup semuanya.
