Kab Bandung-Sebanyak 2,4 juta penduduk Kabupaten Bandung akan menjadi sasaran dalam program vaksinasi Pemerintah Pusat. Pada fase pertama (14/1), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah melaksanakan launching vaksin terhadap 10 orang pertama, diikuti tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 6.248 orang.
“14 Januari kemarin, pemerintah daerah telah menerima 7.560 vial vaksin. Vaksin tahap pertama sudah kita berikan kepada 10 orang tokoh, diikuti 6.248 nakes. Kedepannya, sebanyak 2,4 juta masyarakat Kabupaten Bandung juga akan ikut divaksin covid-19,” ungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Tisna Umaran, disela-sela Penerimaan Kunjungan Kerja Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K. Lukito di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), Soreang, Jumat (29/1/2021).
Tisna menjelaskan, pemberian vaksin fase pertama dilakukan dalam dua tahap, dengan jarak perlakuan 14 hingga 28 hari.
“Alhamdulillah, kemarin (28/1) peyuntikan kedua sudah dilaksanakan. Sampai saat ini, vaksinasi fase pertama sudah terealisasi sekitar 49,45%,” jelasnya.
Guna menyukseskan program tersebut, pihaknya mengimbau pelaku industri, perdagangan dan pelaku pariwisata, untuk ikut menyosialisasikan program vaksinasi melalui media informasi.
“Pemerintah daerah sendiri telah mengeluarkan surat edaran yang ditunjukkan ke beberapa stake holder. Di dalamnya terdapat imbauan untuk membuat spanduk di lingkungannya masing-masing. Tentunya dengan gambar dan bahasa yang tidak baku,” papar Tisna.
Tak hanya pelaku usaha, ia juga mengajak unsur masyarakat untuk terus memberikan informasi terkait kegunaan dan keamanan vaksin. Menurutnya, hal tersebut akan lebih efektif dan efisien.
“Saya rasa jika informasi dan imbauannya disampaikan oleh tokoh masyarakat, akan lebih cepat diterima. Berbeda halnya dengan menerjunkan langsung tim satgas tingkat kabupaten. Yang terpenting adalah informasi tentang vaksinnya sampai kepada masyarakat,” ucapnya.
Sementara Kepala Dinkes Kabupaten Bandung Grace Mediana Purnami menuturkan, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, pihaknya telah membuat kelompok kerja (pokja) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
“Ketika timbul gejala pada nakes yang telah disuntikan vaksin, penanganannya akan cepat. Karena mereka paham betul apa yang harus dilakukan. Lain halnya dengan masyarakat biasa, mereka awam dengan vaksin ini. Melalui Pokja KIPI, kami terus melakukan evaluasi apa saja efek sampingnya. Dengan begitu, masyarakat akan merasa aman saat menerima vaksin,” imbuh Grace.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPOM RI Penny K. Lukito mengapresiasi Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Kabupaten Bandung yang telah melaksanakan pengelolaan vaksin dengan baik.
“BPOM RI memiliki tugas untuk mengawal proses distribusi untuk menjaga keamanan dan mutu, serta melakukan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kami mengapresiasi IFK Kabupaten Bandung, yang telah melaksanakan pengelolaan vaksin dengan baik sesuai dengan standar,” tutup Penny.
Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
