Walikota Kota Bandung, Oded M. Danial memastikan keberpihakannya terhadap urusan kesehatan dijalankan secara serius. Guna menciptakan visi Bandung Sejahtera ini diimplementasikan melalui alokasi anggaran di 2021 nanti sebesar Rp270,7 miliar.
Keberpihakan pendanaan ini yaitu untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC). Anggaran tersebut akan disalurkan melalui BPJS Kesehatan untuk melindungi 570.000 warga Kota Bandung dengan hak pelayanan kelas 3.
Wali kota menegaskan, program UHC ini diprioritaskan bagi warga ketegori kurang mampu. Sehingga warga bisa menikmati fasilitas kesehatan secara merata.
“Alhamdulillah kita sudah siapkan anggaran untuk UHC ini. Harapan saya kerja sama ini terbangun dengan baik dan benar, sehingga bisa besaama-sama menghadirkan pelayanan publik kepada masyatakat. Khususnya masyarakat yang tidak mampu,” ungkap wali kota usai penandatanganan kerja sama dengan BPJS Kesehatan di Pendopo Kota Bandung, Jln. Dalem Kaum, Kamis (17 Desember 2020).
Ia mengungkapkan, kerja sama ini harus ditindaklanjuti dengan cekatan sehingga pelayanan kesehatan di Kota Bandung berjalan lancar. Pemkot Bandung melalui Dinas Kesehatan ataupun BPJS Kesehatan mampu membangun koordinasi yang baik dan responsif dalam menangani urusan kesehatan masyarakat Kota Bandung.
“Karena UHC ini merupakan jaringan kesehatan semesta. Artinya diharapkan di Kota Bandung tidak ada lagi masyarakat yang tidak tertangani urusan kebutuhan kesehatan. Oleh karena itu, saya sampaikan langsung kepada BPJS nampaknya koordinasi kerjasama ini harus betul-betul solid sehingga bisa bersama-sama merealisasikan menghadirkan pelayanan publik lebih optimal,” paparnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, M. Cucu Zakaria siap berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyatakat. Ia pun sangat mengapresiasi upaya Pemkot Bandung dalam menangami masalah kesehatan, baik dari segi regulasi maupun keberpihakan anggaran.
“Kami dari BPJS Kesehatan sangat mengapresiasi Mang Oded dalam keberlanjutan program UHC. Ini bukti Pemerintah Kota hadir dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Ini cerminan visi dan visi yang Mang Oded sampaikan itu terimplementasikan,” kata Cucu.
Cucu mengatakan, akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk optimalisasi pemberian fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Karena masalah fasilitas kesehatan ini bukan cuma persoalan kinerja Pemkot ataupun BPJS saja, tetapi melibatkan stakeholder terkait lainnya.
Cucu juga akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam rangka memperbaharui data. Sebab, lanjutnya, saat ini BPJS Kesehatan menganut “one single identity” yang mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Dengan Disdukcapil untuk memastikan data penduduk yang belum masuk sudah tersiapkan sehingga memudahkan proses ke depan,” jelasnya.
“Juga dengan Dinsosnangkis kita percepatan pendataan. Kita berharap kalau memang itu masuk kategori miskin bisa diambil alih APBN. Ini harus ada percepatan menyatakan DTKS agar bisa diambil alih APBN,” tambahnya.
